Subulussalam-Aceh,Mitramabes,com. Meski mendapat sorotan dari berbagai pihak kunjungan kerja (Kunker), bagi Para kepala desa dan mantan PJ Kepala desa di wilayah kota Subulussalam tetap dilaksanakan.
Sebelumnya,Informasi di peroleh dari berbagai sumber terpercaya kunker para Kepala Desa di rencanakan ke Bandung,namun karena ada perubahan sehingga keberangkatnnya beralih ke Batam Kepulauan Riau.
Sumber juga menyebutkan keberangkatan para kepala desa tersebut di jadwalkan pada hari minggu kemaren.
“Sebelumnya Kunker sejumlah kepala desa di agendakan ke bandung mungkin dikarenakan ada kendala lokasi dirubah menuju kota Batam, dan untuk keberangkatannya hari Minggu kemarin”Kata Sumber
Kunker Kepala desa itu pun menuai kritikan dari berbagai kalangan salah satunya Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (AMPES) Kota Subulussalam yang menilai Adanya Indikasi Permainan Kong Kalikong Dengan Pemerintah Kota Melalui Dinas DPMK Kota Subulussalam.
“Saya Bingung dengan Permasalahan yang terjadi dan serta tidak habis pikir yang mana hingga saat ini enam Bulan Gaji Perangkat kampong Belum di Bayar atau Masih Menunggak Kok berani-berani nya mereka Melaksanakan Kunker(Kunjungan Kerja) ke Luar Daerah?”Ujar Miskan Selaku Ketua AMPeS kepada media Mitra 86id, Pada Selasa 27 Desember 2022
Bahkan kata Miskan pihaknya sudah mempertanyakan kunker tersebut kepada para camat dalam wilayah kota Subulussalam,Kenapa kunker itu dilakukan sementara masih banyak kepala desa yang tidak ikut berpartisipasi untuk kunker ??
“Dari hasil penelusuran kami ada dua kecamatan yang belum jelas diketahui secara pasti berapa desa yang berangkat untuk melakukan kunker itu yakni Kecamatan Simpang kiri dan kecamatan longkip sedangkan Kecamatan Penanggalan ada 10 kampong yang Berangkat dan Dari Kecamatan Rundeng Ada 12 Desa sedangkan untuk Kecamatan Sultan Daulat Kurang Lebih Ada 17 Desa Yang Ikut Serta dalam Kunker Tersebut.”Kata Miskan
Bukan sampai di situ saja Miskan juga mempertanyakan hal yang serupa kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) Kota Subulussalam lewat Watshap “Terkait dengan kunker itu adalah hak desa”Kata Miskan menirukan ucapan kadis DPMK
Ironisnya lagi sambung Miskan dana yang mereka gunakan yang bersumber dari APBN itu mencapai puluhan juta per satu kampong nya “Kami menilai kegiatan itu Hanya mengkambing hitamkan Kepala desa Untuk Meraup Keuntungan suatu Pihak.”Sambung Miskan
Miskan Meminta Kepada KPK dan Kejati Aceh Untuk Menelisik kunker yang dilakukan sejumlah kepala desa di Subulussalam dan dapat di Selesaikan Dalam waktu Yang Singkat sesingkat nya,agar kedepan tidak ad modus kerupsi berkedok kunker,membuat efek jera agar tidak terulang seperti dulu,cukup dg pengembalian dana selesai urusan.
“Jika Permasalahan Ini Hanya Di biarkan dan tidak ada Niat Penyelesaian Maka Berita ini akan Sampai ke Depan gerbang Gedung Gubernur Aceh juga kejati aceh.”Tegas miskan
Pewarta: Ipong
